BUDAYA POLITRIK DI INDONESIA

Oleh : Septinus Tipagau

A.    Pendahuluan

Setiap warga Negara dalam kesehariannya hamper selalu bersentuhan dengan Aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Proses pelaksanaanya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung, berarti sebatas mendengar informasi atau berita – berita tentang pereistiwa politik yang terjadi. Secara langsung , berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga Negara dengan pemerintah institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal) telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua system politik.

Budaya politik merupakan bagian dari ebudayaan masyrakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses gejolak masyrakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengaokasian sumber-sumber daya masyrakat.

B.     Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan dimiliki bersama oleh masyarkat. Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (G. A. Almond dan S. Verba).
Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya (Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews). Suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat (Almond dan Powell)

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat  dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.

a.       Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyrakat. Budaya politik tersebut memberikan alas an rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

b.      Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme.

c.       Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip

d.      Bentuk budaya poltik mdenyangkut siakp dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup., tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian budaya politik diatas tampaknya membawa kita pada suatu konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu system dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini tidak berarti bahwa dalam memandang system politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualism. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat yang secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

C.    Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

            Ada banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, derajat/tingkat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik. Berikut ini merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik.

a.       Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan poltik yang dihayati oleh para anggota suatu system politik.

b.       Sidney verba

Budaya politik adalah suatu system kepercayaan empirik, symbol-symbol eksresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.

c.       Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan denngan system politik dan isu-isu politik.

d.      Austin ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

e.       Gabriel A. Almond dan G. Bingham powell, Jr.

Budaya politik berisikan siakp, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut:

1.   Konsep budaya politik lebih memberi penekanan pada perilaku-perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan.

2.   Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sisitem politik, artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang system politik.

3.   Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran massif, atau mendeskripsikan masyarakat di suatu Negara atau wilayah, bukan per individu.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua mannfaat, yakni:

a.    Sikap warga Negara terhadap system politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap system politik itu.

b.   Hubungan antara budaya politik dengan system politik atau factor-factor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

D.    Macam-Macam Budaya Politik Yang Berkembang Di Masyarakat

Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus). Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam. Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan.

E.     Tipe - Tipe Budaya Politik

1.      Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)

Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah, hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.
Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik dan tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

2.      Budaya Politik Subjek (Subject Political Culture)

Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah, tidak ada keinginan untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi.

3.      Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)

Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah.
sedangkan individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

4.      Budaya Politik Subjek Parokial (Parochial Subject Political Culture)

Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus dan cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.

5.      Budaya Politik Subjek Partisipan (Participant Subject Political Culture)

Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

6.      Budaya Politik Parokial Partisipan (Participant Parochial Political Culture)
Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.

F.     Perkembangan Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.

G.    Masa Demokrasi Terpimpin

a.       Beberapa Kelebihan masa Demokrasi Terpimpin :

1.      Tidak akan ada gejolak politik, karena hanya satu partai yg berkuasa.

2.      Peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur.

b.      Kelemahan masa Demokrasi Terpimpin :

1.      Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

2.      Penguasa cenderung otoriter, karena tidak ada kontrol dari oposisi.

3.      Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Demikian dalam kehidupan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan ketiga klasifikasi tersebut di atas.

Sumber :

1.      Pendidikan Kewarganegaraan Drs.Budiyanto,MM.)

2.      Politik Birokrasi di Indonesia (Prof.Dr. Miftha Thoha)

3.      http://farrasnia-budayapolitikindonesia.blogspot.com/